Ruangrakyatgarut.id — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari dinilai berlangsung tanpa makna di Kabupaten Garut. Aktivis Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, secara tegas mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilainya abai dan tidak menunjukkan penghargaan nyata terhadap insan pers.
Menurut Eldy, hingga HPN berlalu, tidak terdapat satu pun kegiatan resmi, pernyataan terbuka, maupun bentuk apresiasi simbolik dari Pemkab Garut terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap kebebasan dan keberlangsungan kerja jurnalistik.
“Pers adalah pilar demokrasi yang menyampaikan informasi faktual dan berimbang kepada publik. Tapi di Garut, Hari Pers Nasional justru lewat begitu saja tanpa jejak. Ini bukan sekadar soal seremonial, ini soal penghormatan terhadap peran pers,” tegas Eldy, Senin (9/2).
Ia menilai, minimnya perhatian tersebut memperlihatkan bahwa pers masih diposisikan secara marginal, bahkan seolah tidak dianggap sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Padahal, menurutnya, hampir seluruh aktivitas pemerintahan diketahui publik berkat kerja jurnalistik media.
“Tanpa pers, publik tidak akan tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Transparansi, kritik, dan kontrol sosial lahir dari kerja media. Ironis jika peran sebesar ini justru diperlakukan sebelah mata,” ujarnya.
Eldy juga menegaskan bahwa pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga instrumen kontrol yang sah dalam sistem demokrasi. Sikap abai terhadap pers, lanjutnya, berpotensi melemahkan akuntabilitas dan membuka ruang bagi praktik pemerintahan yang tertutup.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut yang dinilai tidak menjalankan fungsi strategisnya dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Eldy mempertanyakan peran Diskominfo dalam mewadahi jurnalis serta transparansi anggaran komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah.
“Diskominfo seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan pers, bukan sekadar alat publikasi sepihak. Jika perannya tidak terasa, maka wajar publik mempertanyakan transparansi dan arah kebijakan informasinya,” kata Eldy.
Ia menilai jargon pembangunan dan slogan daerah tidak akan bermakna jika tidak dibarengi keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap kerja pers. Menurutnya, HPN seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan justru memperlihatkan jarak antara pemerintah dan media.
Eldy menegaskan, pers bukan musuh pemerintah. “Pers adalah mitra kritis yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika pemerintah daerah tidak mampu menghargai pers, maka patut dipertanyakan sejauh mana komitmen mereka terhadap demokrasi dan transparansi,” pungkasnya.
About the Author
