Ruangrakyatgarut.id 03 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Garut resmi melelang 1.915 paket proyek pembangunan dengan total anggaran mencapai Rp1,7 triliun. Besarnya nilai anggaran tersebut menempatkan Pemkab Garut pada posisi krusial, karena keberhasilan maupun kegagalan pengelolaannya akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik.
Sorotan tajam datang dari Eldy Supriadi dari Ruang Rakyat Garut mengingatkan agar proses lelang tidak dimonopoli oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Menurutnya, intervensi dalam penentuan pemenang proyek berpotensi mencederai prinsip keadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Jangan sampai ribuan paket proyek ini hanya berputar di kelompok yang itu-itu saja. Jika ada intervensi kekuasaan dalam menentukan pemenang, maka transparansi hanya akan menjadi slogan,” tegas Eldy.
Ribuan paket proyek tersebut menyentuh sektor-sektor vital, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan segelintir elite.
Pemkab Garut menyatakan proses lelang dilakukan melalui sistem elektronik guna menutup celah permainan dan praktik tidak sehat. Namun demikian, penerapan sistem digital dinilai tidak akan berarti tanpa disertai komitmen moral, integritas, serta pengawasan yang konsisten dari para pengambil kebijakan maupun penyedia jasa.
Anggaran Rp1,7 triliun bukan sekadar angka administratif. Dana tersebut merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari tahapan lelang, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah daerah juga didorong untuk tidak semata mengejar kecepatan serapan anggaran, tetapi memastikan kualitas pembangunan. Proyek yang cepat rusak, asal jadi, atau tidak sesuai spesifikasi harus dipandang sebagai bentuk kegagalan tata kelola anggaran.
Pelaku usaha yang terlibat diingatkan untuk bersaing secara sehat dan profesional. Praktik persekongkolan, pinjam bendera, hingga proyek fiktif harus diberantas tanpa kompromi agar iklim usaha yang adil dan berintegritas dapat terjaga.
Dengan jumlah paket proyek yang besar dan anggaran yang fantastis, Pemkab Garut dituntut membuktikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.
Rp1,7 triliun harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar laporan serapan di atas kertas.
About the Author
