Ruangrakyatgarut.id 30 Januari 2026 — Koalisi partai politik non-parlemen yang menjadi pengusung pada Pilkada Garut lalu melakukan audiensi di Pendopo Kabupaten Garut. Pertemuan yang digelar setelah satu tahun masa pemerintahan berjalan ini memantik tanda tanya publik: apakah audiensi tersebut menjadi ruang evaluasi serius, atau sekadar agenda konsolidasi politik pasca-kemenangan.
Ketua Partai PRIMA Kabupaten Garut, Zamzam Zainulhaq, menyampaikan bahwa audiensi tersebut membahas keberlanjutan koalisi partai non-parlemen. Menurutnya, koalisi tidak ingin berhenti sebagai pendukung simbolik tanpa peran nyata dalam mengawal arah kebijakan pemerintah daerah.
Zamzam menegaskan, bupati saat ini lebih fokus pada program pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penyelesaian tugas-tugas strategis lainnya. Namun, fokus pembangunan tersebut dinilai harus dibarengi dengan transparansi dan ruang kritik yang sehat.
“Partai non-parlemen tidak ingin hanya dipanggil saat diperlukan. Kami ingin ada mekanisme komunikasi dan pengawasan yang jelas,” kata Zamzam.
Ia menilai, tanpa keterlibatan aktif dan ruang evaluasi, koalisi non-parlemen berpotensi kehilangan fungsi politiknya sebagai pengimbang di luar parlemen. Padahal, peran tersebut penting untuk memastikan janji politik saat Pilkada benar-benar diwujudkan.
Audiensi di Pendopo ini disebut menjadi ujian awal komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi kekuatan politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.
Ke depan, keberlanjutan koalisi non-parlemen akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti masukan dan kritik. Jika tidak, audiensi ini dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi kepentingan publik.
About the Author
