Oplus_131072
Ruangrakyatgarut.id 19 Januari 2026 — Klarifikasi Bupati Garut terkait polemik pembelian mobil baru justru memunculkan persoalan baru. Dalam siaran langsung Live TikTok Ruang Rakyat Garut (RRG), Bupati secara terbuka mengakui bahwa mobil yang ramai dipersoalkan publik memang dibeli menggunakan uang pribadi, namun biaya operasional BBM masih menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat menjawab pertanyaan host RRG, Eldy Supriadi. Pengakuan ini menjadi sorotan karena penggunaan fasilitas negara pada kendaraan pribadi berpotensi menabrak prinsip kepatutan, etika jabatan, serta semangat efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah.
Kontroversi semakin menguat ketika Bupati Garut juga mengakui adanya penggunaan pelat nomor merah pada mobil pribadi tersebut. Ia beralasan bahwa dalam beberapa kegiatan luar kota dan agenda dengan pengamanan khusus (Z-1), pelat dinas kerap dipasangkan oleh petugas pengamanan. Namun, pengakuan ini dinilai tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum dan administratif, mengingat penggunaan pelat dinas pada kendaraan pribadi dapat melanggar ketentuan lalu lintas dan aturan kendaraan dinas negara.
Penjelasan tersebut justru memicu pertanyaan publik tentang pengawasan internal, standar operasional pengamanan, serta keteladanan pejabat publik dalam menaati aturan yang berlaku. Apalagi, penggunaan simbol negara seperti pelat merah memiliki implikasi hukum dan etika yang tidak bisa dianggap sebagai kekeliruan teknis semata.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut juga dimintai penjelasan terkait kegiatan pembinaan ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan viral akibat aktivitas karaoke di dalam bus. Bupati menyebut kegiatan tersebut sebagai hal yang biasa dan telah mendapat izin darinya. Pernyataan ini menuai kritik, terutama di tengah gencarnya imbauan efisiensi anggaran dan dorongan agar ASN menjadi teladan kedisiplinan serta kepekaan sosial.
Situasi ini menegaskan adanya kontradiksi antara narasi penghematan dan praktik di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan promosi wisata lokal dan efisiensi belanja daerah, namun di sisi lain membenarkan perjalanan dinas luar daerah yang menimbulkan kontroversi di ruang publik.Siaran langsung RRG tersebut menjadi potret nyata meningkatnya kontrol publik terhadap pejabat daerah.
Klarifikasi yang disampaikan Bupati Garut belum sepenuhnya meredam polemik, bahkan memperkuat tuntutan masyarakat agar dilakukan evaluasi menyeluruh, penertiban penggunaan fasilitas negara, serta penegakan aturan tanpa kompromi, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.
About the Author
