Ruangrakyatgarut.id 16 Januari 2026 – Ketika Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menetapkan Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan penyelamatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang anjlok ke peringkat 25 Jawa Barat tahun 2025, itu bukan sekadar instruksi rutin.
Itu adalah sinyal darurat. Skor pendidikan 0,52, angka putus sekolah melonjak lebih dari 12 persen, dan literasi PISA Garut tertinggal jauh dari rata-rata nasional. Artinya, masa depan generasi Garut sedang berada di ujung tanduk.
Namun yang terjadi justru ironi kebijakan. Alih-alih memusatkan energi pada reformasi sekolah, peningkatan mutu guru, dan penyelamatan anak-anak dari putus sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Garut Asep Wawan Budiman membawa lebih dari 50 ASN ke Yogyakarta dengan label “Pembinaan Disiplin ASN 2026”. Di saat daerah diminta berhemat dan bupati menggelontorkan Rp150 miliar untuk menghidupkan wisata lokal, Disdik justru memilih “wisata luar daerah” yang minim urgensi.
Ini bukan sekadar salah pilih lokasi. Ini salah baca situasi.Garut tidak kekurangan tempat. Hotel, gedung pertemuan, pusat pelatihan, hingga ruang edukasi berbasis budaya lokal tersedia dan layak. Namun Disdik memilih perjalanan luar kota dengan estimasi anggaran Rp300–450 juta APBD. Uang sebesar itu bisa langsung mengubah nasib ratusan siswa miskin atau mempercepat sertifikasi ratusan guru—dua indikator kunci IPM.
Ketika pilihan jatuh pada perjalanan mahal dan jauh, publik wajar bertanya: di mana kepekaan kebijakan?Lebih mencederai akal sehat publik, konten kegiatan justru jauh dari substansi “disiplin ASN”.
Video yang beredar luas memperlihatkan karaoke massal, yel-yel berlebihan, hingga joget di lokasi wisata. Ini bukan framing jahat publik—ini dokumentasi yang beredar dari internal sendiri. Sulit menjelaskan bagaimana aktivitas semacam itu relevan dengan krisis mutu pendidikan, rendahnya literasi siswa, atau target “Garut Cerdas 2026”
Disiplin ASN bukan soal seragam kompak dan yel-yel keras. Disiplin ASN adalah soal ketepatan prioritas, empati terhadap krisis, dan tanggung jawab moral atas anggaran publik.
Kehadiran spanduk sponsor Bank BJB semakin mempertegas kontradiksi. Jika mitra daerah tersedia di Garut, mengapa venue lokal tak dimaksimalkan? Jika bupati mendorong wisata edukasi berbasis kearifan lokal, mengapa Disdik justru mempromosikan pariwisata daerah lain? Ini bukan sekadar tidak sinkron—ini pembangkangan halus terhadap arah kebijakan kepala daerah.
Masalah utama dari kasus ini bukan karaoke, bukan Yogyakarta, dan bukan yel-yel. Masalah utamanya adalah hilangnya sense of crisis di tubuh Dinas Pendidikan. Ketika IPM jatuh, anak-anak tertinggal, dan guru kekurangan peningkatan kompetensi, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan teknokratik yang fokus pada dampak—bukan simbolisme kegiatan.
Karena itu, audit kebijakan menjadi keniscayaan, bukan dendam politik. Audit untuk menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah program ini dirancang untuk menyelamatkan IPM, atau sekadar menghabiskan anggaran dengan bungkus kegiatan formal? Jika jawabannya yang kedua, maka yang bermasalah bukan hanya satu kegiatan, tetapi cara berpikir pengelola sektor pendidikan itu sendiri.
IPM Garut tidak akan naik dengan karaoke. Tidak akan membaik dengan perjalanan dinas jauh. Dan tidak akan pulih jika mandat bupati dibaca sebagai formalitas, bukan tanggung jawab sejarah. Pendidikan adalah urusan masa depan, dan masa depan terlalu mahal untuk disia-siakan oleh kebijakan yang salah arah.
About the Author
