Ruangrakyatgarut.id 14 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dengan menggelar tes tertulis susulan bagi calon pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC). Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen partai terhadap sistem meritokrasi, pelestarian lingkungan hidup, serta posisi politik sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Ilham Faturohman SM, menjelaskan bahwa tes tertulis susulan merupakan lanjutan dari seleksi tahap pertama yang telah dilaksanakan pada awal Januari 2026 dan diikuti oleh 189 peserta. Pada pelaksanaan susulan ini, sebanyak 62 peserta tercatat hadir.
“Tes tertulis ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk membangun sistem meritokrasi di tubuh partai. Ke depan, kami ingin pengurus PAC diisi oleh kader-kader yang lebih kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kinerja partai secara maksimal,” ujarnya.
Ilham menegaskan, seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif dan profesional. Penilaian hasil tes sepenuhnya menjadi kewenangan DPD PDI Perjuangan dengan melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi, di antaranya Universitas Pasundan dan Universitas Padjadjaran.
“Ini untuk memastikan tidak ada praktik KKN maupun nepotisme. Apa pun hasilnya, DPC akan menerima karena tujuannya membangun budaya meritokrasi di partai,” tegasnya.
Momentum HUT ke-53 PDI Perjuangan juga dimanfaatkan untuk merefleksikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar secara nasional di Ancol. Dalam Rakernas tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyoroti berbagai persoalan global, mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi, ketidakpastian masa depan global, hingga meningkatnya konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
PDI Perjuangan turut menyampaikan sikap tegas terhadap agresi militer dan penculikan tokoh-tokoh politik dunia, serta menegaskan komitmen ideologis partai untuk terus memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan antarbangsa, sejalan dengan nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno.
Selain isu geopolitik, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas juga menyoroti persoalan bencana ekologis. PDI Perjuangan menyampaikan belasungkawa atas bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta mendorong pemerintah agar lebih serius mengantisipasi potensi bencana melalui kebijakan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan penghentian deforestasi.
“Bagi PDI Perjuangan, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup adalah sikap ideologis dan menjadi prioritas utama, karena menyangkut masa depan anak cucu bangsa,” tegas Ilham.
Dalam konteks politik nasional maupun daerah, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik penyeimbang, bukan oposisi. Dalam sistem presidensial, fungsi check and balances dipandang sebagai kebutuhan demokrasi.
“Sikap politik penyeimbang ini juga berlaku di Kabupaten Garut. Kami akan mengawasi, mengamati, dan menganalisis setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut, mana yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mana yang perlu diberikan masukan,” katanya.
PDI Perjuangan Garut menyatakan siap mengkritik secara konstruktif, memberikan solusi, sekaligus bermitra dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan SE, menegaskan bahwa hasil Rakernas memberikan penekanan kuat agar seluruh kader bersikap pro-konservasi dan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten Garut yang memiliki sekitar 70 persen kawasan hutan lindung harus dijaga sebagai daerah resapan air dan penyangga ekologis.
“Kami akan mendorong seluruh level organisasi partai untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan lingkungan hidup, menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, pembangunan dan keadilan,” ujarnya.
Terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, PDI Perjuangan memilih bersikap objektif dan berbasis data. Evaluasi akan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RPJMD, RKPD, APBD, hingga laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Kami akan melihat sejauh mana program-program pembangunan yang dijanjikan dalam kampanye benar-benar didukung anggaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ukurannya jelas dan dapat dievaluasi secara terbuka,” pungkasnya. (Hil)
About the Author
