Ruangrakyatgarut.id — 11 November 2025 Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Garut yang tergabung dalam Aliansi Gruduk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan DPRD Garut, Selasa (11/11/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai belum berpihak kepada kaum buruh.
Dengan mengusung tema “Rakyat Garut Melawan”, para buruh menuntut pemerintah daerah segera menetapkan kenaikan upah layak tahun 2026, serta menegaskan pentingnya penegakan hak-hak normatif pekerja yang selama ini dianggap diabaikan.
Aksi dimulai dari titik kumpul di PT. Chang Shin Reksa Jaya, sebelum massa bergerak menuju pusat pemerintahan Kabupaten Garut.
Beberapa serikat pekerja yang terlibat di antaranya SPJM, NIKEUBA, SBCSG, SARBUMUSI, dan FSPG.
Di tengah teriakan dan bentangan spanduk bertuliskan #GarutDaruratUpahLayak, para buruh menyerukan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga pemerintah benar-benar mendengar suara kaum pekerja.
“Garut sedang darurat upah layak! Kami menuntut keadilan bagi seluruh pekerja,” seru salah satu orator dalam orasinya di depan Kantor Bupati Garut.
Sementara itu, ratusan buruh lainnya yang tergabung dalam Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) Sarbumusi juga menggelar aksi serupa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, kawasan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.
Mereka menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan, penegakan hak-hak normatif, serta kejelasan terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut tahun 2026.
Setelah berorasi, perwakilan buruh diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana, S.E., dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Garut Muchlis dalam forum audiensi di ruang rapat Wakil Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Ayi Suryana menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara tertib, sekaligus menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja.
“Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan buruh dan membawanya dalam pembahasan bersama pihak eksekutif. DPRD akan mendorong agar kebijakan ketenagakerjaan di Garut tetap berpihak pada kesejahteraan pekerja,” ujar Ayi Suryana.
Ayi juga menambahkan bahwa DPRD Garut akan membawa aspirasi tersebut langsung ke Jakarta untuk diperjuangkan di tingkat pusat.
Sementara itu, Kadisnaker Garut Muchlis menegaskan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di Garut untuk memastikan seluruh aturan ketenagakerjaan dijalankan sebagaimana mestinya.
“Kami berkomitmen menjaga hubungan industrial yang harmonis dan memastikan hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” ungkap Muchlis.
Aksi ribuan buruh tersebut berlangsung dengan tertib dan kondusif hingga siang hari. Setelah menyampaikan aspirasi dan menerima tanggapan langsung dari pihak pemerintah daerah serta DPRD, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (Hl)
About the Author
