Ruangrakyatgarut.id — Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia, kegiatan Sosialisasi Program Aneka Tunjangan Guru Non ASN Tahun 2025 digelar di SMPN 1 Leles, Kabupaten Garut, pada Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Ferdiansyah, S.E., M.M., anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya). Turut hadir Rakayan Sundayana, Ketua Tim Pelaksana Program Kerja dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Ferdiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari agenda Komisi X DPR RI dalam bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN.
Dalam pemaparannya, Ferdiansyah menjelaskan berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat yang bertujuan memberikan penghargaan serta dukungan terhadap guru non-ASN yang telah lama berdedikasi di dunia pendidikan.
Ia menekankan pentingnya peran guru non-ASN dalam mencerdaskan generasi bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Negara, katanya, wajib hadir memberikan apresiasi yang layak bagi tenaga pendidik tersebut, baik dalam bentuk tunjangan maupun peningkatan kompetensi.
“Guru non ASN memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Negara perlu hadir untuk memberikan apresiasi yang layak, baik melalui program tunjangan maupun peningkatan kompetensi,” ujar Ferdiansyah di hadapan ratusan guru yang memadati aula SMPN 1 Leles.
Sementara itu, Rakayan Sundayana menambahkan bahwa Program Aneka Tunjangan Guru Non ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menata sistem kesejahteraan tenaga pendidik secara lebih adil dan terukur. Ia menegaskan bahwa kementerian terus memperbarui tata kelola agar penyaluran tunjangan dapat berjalan tepat sasaran dan transparan.
“Kami ingin memastikan setiap guru non ASN yang telah memenuhi kriteria administratif dan kinerja mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Kementerian terus berupaya memperbaiki sistem agar prosesnya berjalan cepat dan akuntabel,” jelas Rakayan.
Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan hangat dari para peserta yang terdiri dari guru-guru non ASN dari berbagai sekolah di Kecamatan Leles dan sekitarnya. Mereka berharap agar program aneka tunjangan dapat segera terealisasi secara merata dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan motivasi serta kualitas pembelajaran di sekolah.
Salah satu peserta, Siti Maryati, mengungkapkan bahwa banyak guru non ASN masih menghadapi kendala terkait kepastian status dan penerimaan tunjangan.
“Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan nasib guru non ASN. Kami ingin adanya kejelasan dan keadilan dalam distribusi tunjangan, karena kami juga berjuang mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ferdiansyah memastikan bahwa suara para guru akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan di tingkat pusat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kami di Komisi X akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, terutama non ASN. Masukan dari daerah seperti Garut ini sangat penting untuk memperbaiki sistem dan mempercepat realisasi kebijakan di lapangan,” tegasnya.
Acara berlangsung dengan interaktif, ditutup dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan terkait mekanisme pencairan tunjangan, persyaratan administrasi, serta kebijakan terbaru Kemendikbudristek untuk tahun anggaran 2025.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik dalam memperjuangkan kesejahteraan serta profesionalisme guru di seluruh Indonesia.
About the Author
