Oplus_131072
Ruangrakyatgarut.id 11/09/2025 — Presiden Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, menilai keputusan Bupati Garut untuk membubarkan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan sebagai langkah berani sekaligus penyelamatan keuangan daerah. Pasalnya, selama bertahun-tahun keberadaan Korwil justru dianggap menjadi beban birokrasi yang menggerus APBD hingga lebih dari Rp10 miliar per tahun, tanpa memberi dampak signifikan terhadap mutu pendidikan.
Investigasi publik mengungkap, dana miliaran rupiah tersebut lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional Korwil: mulai dari honorarium pegawai, perjalanan dinas, hingga biaya kantor. Ironisnya, di saat anggaran habis di meja birokrat, masih banyak sekolah di Garut yang menghadapi ruang kelas ambruk, fasilitas terbatas, hingga akses digital yang tertinggal.
“Ini fakta pahit. Anggaran ratusan juta per Korwil tiap tahun hanya jadi formalitas birokrasi. Padahal di era digital, koordinasi bisa dilakukan secara daring, tanpa harus menambah struktur baru yang lamban dan boros,” tegas Eldy Supriadi.
Langkah bupati ini disambut positif oleh masyarakat. Mereka menilai pembubaran Korwil adalah bukti komitmen memangkas birokrasi tak relevan, sekaligus mengembalikan fokus anggaran ke kebutuhan riil pendidikan. “Dana Rp10 miliar harus dialihkan untuk guru, sekolah, dan digitalisasi pembelajaran, bukan untuk kursi empuk birokrat,” kata salah satu aktivis muda.
Kebijakan ini juga menjadi alarm keras bagi lembaga-lembaga lain yang dinilai tidak produktif. Publik menuntut setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan dan tepat sasaran. “Ini momentum reformasi birokrasi pendidikan di Garut. Jangan lagi ada anggaran yang tersedot untuk kepentingan struktural yang tidak relevan dengan zaman,” ungkap seorang tokoh masyarakat.
Dengan pembubaran Korwil, Bupati Garut seakan mengirim pesan tegas: pendidikan harus maju dengan cara baru, bukan terus terjebak pola lama yang boros dan tidak efektif.(Red)
About the Author
