Garut,Ruangrakyatgarut.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Memo Hermawan, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, kali ini melalui dukungan penuh terhadap program perhutanan sosial yang digagas oleh DPC GEMA PS (Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial).
Program ini mengusung semangat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan dan kawasan hutan negara yang dikelola secara legal dan berkelanjutan oleh masyarakat desa.
Dalam keterangannya, Memo Hermawan menyatakan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar upaya untuk mengelola hutan, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi besar ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara masyarakat, organisasi pendamping seperti GEMA PS, dan pemerintah merupakan kunci utama keberhasilan program ini.
“GEMA PS hadir membawa semangat gotong royong untuk mengangkat potensi rakyat desa dalam mengelola hutan secara lestari dan produktif. Saya mendukung penuh gerakan ini karena relevan dengan kebutuhan zaman: memperkuat desa, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga lingkungan,” ujar Memo dalam sebuah pertemuan internal dengan pengurus DPC GEMA PS di Garut. Kamis,(17/07/2025).
Dorong Sinergi dengan DPMD Provinsi Jawa Barat
Tidak berhenti pada dukungan moral, Memo Hermawan juga secara aktif membuka jalur komunikasi antara DPC GEMA PS dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat. Ia memfasilitasi langkah strategis agar GEMA PS dapat mempresentasikan konsep programnya di hadapan pemerintah provinsi dan mendapatkan dukungan kebijakan maupun pendanaan yang lebih konkret.
“Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah harus dijembatani secara serius. Karena itu, saya akan bantu fasilitasi presentasi GEMA PS di tingkat provinsi bersama DPMD agar ada pemahaman bersama terkait potensi besar dari gerakan ini,” tegas Memo.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kolaboratif dalam program perhutanan sosial, yang selama ini seringkali terhambat oleh minimnya pendampingan, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya akses masyarakat terhadap informasi dan kebijakan publik.
183 Desa Siap Didampingi
Gerakan GEMA PS yang mendapat dorongan dari Memo Hermawan ini mendapat sambutan luar biasa dari kalangan pemerintahan desa.
Tercatat sebanyak 183 desa di Jawa Barat telah menyatakan kesiapan mereka untuk didampingi dan bergabung dalam program ini.
Langkah lanjutan yang kini tengah disiapkan adalah pengumpulan para kepala desa yang wilayahnya masuk dalam titik lokasi kawasan perhutanan sosial untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi program.
Konsolidasi ini menjadi penting untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana kerja jangka pendek, dan membentuk tim koordinasi di tingkat lokal.
“Gerakan ini akan sangat berdampak jika desa-desa bersatu, tidak jalan sendiri-sendiri. Kami akan kumpulkan para kepala desa, duduk bersama, dan memulai perencanaan yang solid,” ujar Memo Hermawan yang juga merupakan tokoh sentral dalam inisiatif pemberdayaan desa di wilayah Priangan Timur.
Harapan Masyarakat: Perhutanan Sosial Jadi Solusi Konkret
Respons dari masyarakat terhadap langkah ini pun sangat positif. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan GEMA PS yang partisipatif dan berbasis komunitas sangat dibutuhkan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti keterbatasan lahan produktif, kemiskinan struktural, dan lemahnya akses terhadap sumber daya alam.
Gerakan ini juga diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan lingkungan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan berbasis potensi lokal.
“Rakyat hari ini tidak ingin janji, mereka butuh jalan keluar. Dan GEMA PS hadir dengan pendekatan yang riil dan bisa langsung diterapkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat di wilayah Garut Selatan yang antusias mengikuti perkembangan program ini.
Harapan Besar, Langkah Nyata
Dukungan Memo Hermawan terhadap GEMA PS tidak hanya menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat desa, tetapi juga menegaskan peran strategis seorang wakil rakyat dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Dengan langkah konkret yang sedang dijalankan mulai dari menjembatani sinergi dengan dinas terkait, hingga menyiapkan konsolidasi 183 desa program perhutanan sosial ini diprediksi akan menjadi gerakan kerakyatan besar yang berdampak luas.
Gerakan ini bukan hanya membicarakan hutan dan lahan, tetapi tentang masa depan desa, ketahanan pangan, dan kedaulatan ekonomi rakyat. Dan dengan dukungan berbagai pihak, terutama dari lembaga legislatif dan eksekutif, harapan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik tampaknya bukan lagi sekadar impian. (**)
About the Author
