Garut,RuangRakyatGarut.id – Dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Bankedes (Bantuan Keuangan Desa) kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan tersebut datang dari Radit Julian, seorang aktivis muda yang dikenal sebagai pemerhati pelayanan publik di daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Radit mengungkap kekhawatirannya bahwa program Bankedes yang seharusnya menjadi solusi pemerataan pembangunan desa, justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Bankedes ini seharusnya menjadi nafas pembangunan desa, bukan dijadikan bancakan oleh mereka yang rakus jabatan dan kekuasaan. Kami melihat pola-pola penyimpangan yang sudah mengarah pada dugaan korupsi terstruktur,” ujar Radit dengan tegas.
Indikasi Penyimpangan: Proyek Fiktif hingga Mark-up Anggaran
Menurut penelusuran tim investigasi yang dilakukan oleh jaringan aktivis di lapangan, sejumlah desa penerima Bankedes diduga merealisasikan proyek yang tidak sesuai dengan laporan penggunaan dana. Bahkan terdapat beberapa desa yang secara mencurigakan mengeluarkan anggaran untuk proyek fiktif, atau proyek dengan fisik seadanya namun berbiaya fantastis.
Radit menambahkan bahwa modus penyimpangan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
Mark-up harga material dan jasa konstruksi,
Pencairan anggaran tanpa pelaksanaan proyek, atau Pemecahan paket pekerjaan agar tidak melewati proses tender.
“Ini bukan kesalahan satu-dua orang di tingkat desa. Ada pola sistemik, ada yang mengatur, dan jelas ada aktor intelektual di balik itu semua,” kata Radit.
Menyasar Aktor Intelektual: Siapa yang Bermain di Balik Layar?
Sorotan utama Radit bukan hanya pada kepala desa sebagai eksekutor lapangan, melainkan pada pihak-pihak di belakang layar yang selama ini luput dari jangkauan hukum. Ia menilai bahwa dalam banyak kasus, kepala desa hanya menjalankan perintah atau skenario yang sudah dirancang oleh pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi.
“Kami menduga kuat adanya keterlibatan pihak-pihak dari kabupaten, termasuk oknum pejabat di dinas teknis maupun legislatif daerah yang turut menentukan besaran Bankedes dan proyek-proyek prioritas. Mereka inilah yang patut diselidiki secara mendalam,” tegasnya.
Radit mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya berhenti pada aktor operasional, melainkan menggali lebih dalam alur komunikasi, pertemuan informal, serta aliran dana yang mengarah ke aktor pengendali kebijakan.
Desakan untuk Audit Investigatif dan Penindakan Tegas
Sebagai langkah konkret, Radit Julian bersama beberapa jaringan aktivis dan organisasi masyarakat sipil telah menyusun laporan pengaduan yang akan segera dikirimkan kepada Inspektorat Provinsi, Ombudsman, serta lembaga antikorupsi seperti KPK.
“Kami tidak ingin hanya bersuara di media. Laporan resmi sedang kami rampungkan, lengkap dengan bukti pendukung. Target kami jelas: bongkar siapa dalang utamanya, dan pulihkan kembali marwah Bankedes sebagai anggaran untuk rakyat,” kata Radit.
Ia juga meminta agar DPRD Kabupaten Garut segera memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) untuk dimintai keterangan terkait alur distribusi dan pengawasan dana.
Respons Pemerintah Daerah Masih Minim
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Garut. Kepala DPMD yang dihubungi oleh awak media belum memberikan pernyataan, meskipun kabar tentang dugaan bancakan Bankedes telah ramai diperbincangkan di berbagai platform publik dan media sosial.
Radit menilai sikap diam pemerintah daerah merupakan bentuk pembiaran yang tidak bisa ditolerir.
“Diam itu bisa berarti tahu tapi tak mau bertindak. Atau bisa juga berarti memang ikut terlibat. Maka dari itu, kami akan terus menekan agar transparansi dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Dorongan dari Masyarakat Sipil
Sejumlah tokoh muda, akademisi, dan LSM lokal pun mulai ikut angkat suara. Mereka mendukung langkah-langkah investigatif yang dilakukan oleh aktivis muda seperti Radit Julian. Bahkan, beberapa di antaranya bersedia menjadi saksi jika kasus ini masuk ke ranah hukum.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Bankedes Menjadi Ajang Bancakan
Program Bankedes adalah instrumen penting untuk menyejahterakan warga desa. Namun jika anggaran ini terus dijadikan bancakan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, maka kepercayaan publik akan semakin hancur dan pembangunan desa akan mandek.
Radit Julian dengan tegas menutup pernyataannya:
“Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terbuka. Aktor intelektualnya harus diseret ke pengadilan. Cukup sudah desa menjadi korban permainan elite. Saatnya rakyat mengawasi dan menuntut keadilan.” (*)
