Oplus_131072
Garut,Ruangrakyatgarut.id – Sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menggulirkan sejumlah program populis, termasuk janji pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK. Namun, janji itu kini menuai sorotan tajam, terutama dari masyarakat Kabupaten Garut yang menuntut bukti konkret, bukan sekadar retorika.
Sejumlah tokoh lokal mempertanyakan komitmen dan kesiapan pemerintah provinsi dalam merealisasikan program tersebut. Meski terdengar progresif, banyak warga mengaku belum melihat implementasi nyata di lapangan, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang sering luput dari perhatian.
Pendidikan Gratis: Janji Progresif yang Butuh Bukti
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Dedi menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menyebut sekitar 25 persen lulusan SMP gagal melanjutkan ke SMA negeri karena daya tampung terbatas. Sebagai solusinya, Pemprov Jabar berencana menggandeng sekolah swasta untuk menampung siswa miskin dengan skema pembiayaan dari pemerintah.
Tak hanya itu, Dedi juga mendorong pembangunan 30 “Sekolah Rakyat” berbasis asrama yang akan menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Garut Tak Ingin Jadi Penonton
Meski program tersebut menuai pujian di atas kertas, masyarakat Garut tidak ingin hanya menyaksikan dari kejauhan. Tokoh pendidikan Garut, Hardi Hardiansyah, menekankan bahwa perhatian tidak boleh hanya tertuju pada daerah metropolitan.
“Anak-anak di Garut juga punya hak yang sama. Program ini jangan sampai hanya dinikmati oleh mereka yang tinggal di kota besar,” ujarnya. Ia juga mengungkap masih adanya keluhan soal pungutan liar, biaya seragam mahal, serta minimnya fasilitas dan transportasi di sekolah-sekolah pedesaan.
Masalah Anggaran dan Komitmen Politik
Tantangan utama program ini diyakini berada pada aspek anggaran dan kemauan politik. Sebagai kewenangan provinsi, pembiayaan pendidikan SMA/SMK harus melalui perencanaan dan realokasi anggaran yang tepat. Hardi menegaskan bahwa jika belanja tidak penting bisa dikurangi, maka dana pendidikan gratis sangat mungkin tersedia.
“Ini hanya soal niat dan prioritas. Pemerintah bisa, jika mau,” tegasnya, pada Jum’at, (16/05/2025).
Langkah Pribadi Dedi Tuai Apresiasi, Tapi Masyarakat Butuh Kebijakan Sistemik
Aksi nyata Dedi Mulyadi yang berencana akan siap membiayai pendidikan korban ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut mendapat apresiasi luas. Namun warga berharap tindakan semacam ini menjadi bagian dari kebijakan permanen, bukan sekadar aksi insidental berbasis empati pribadi.
Tokoh pemuda Garut, Hardi Hadiansyah asal dari Garut Selatan menyatakan, “Sebagai Gubernur, Dedi punya kekuatan untuk menjadikan kepeduliannya sebagai kebijakan. Bukan hanya gesture sesaat.”
Penutup: Warga Tunggu Bukti Nyata
Harapan besar kini tertuju pada realisasi janji pendidikan gratis di Jawa Barat. Masyarakat menuntut program ini tidak berhenti pada slogan atau kampanye, melainkan diwujudkan dengan regulasi kuat dan pelaksanaan yang adil, tanpa diskriminasi wilayah atau status sosial.
“Pendidikan adalah hak, bukan pemberian sukarela,” tutup Hardi. (*)
About the Author
