Ruangrakyatgarut.id 19 November 2026 —
Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Garut tahun 2027 harus menjadi momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah daerah diminta tidak menjadikan pengelompokan atau klasterisasi daerah sebagai alasan untuk membatasi kenaikan upah buruh.
Pemerhati Ketenagakerjaan sekaligus Ketua EXCO Partai Buruh Kabupaten Garut, Parti Hadianti, menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus berpijak pada kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, karakteristik ketenagakerjaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, masuknya Kabupaten Garut dalam Klaster 4 tidak boleh dimaknai sebagai batas maksimal peningkatan kesejahteraan pekerja. Klasterisasi seharusnya menjadi instrumen analisis untuk memahami karakteristik ekonomi daerah, bukan vonis yang membuat buruh Garut terus berada dalam posisi pengupahan yang tertinggal.
“Jangan sampai Klaster 4 dijadikan alasan untuk membatasi harapan dan kesejahteraan buruh. Penetapan upah harus melihat kebutuhan hidup pekerja yang sesungguhnya, bukan semata-mata berdasarkan label pengelompokan daerah,” menjadi penegasan dalam pandangan Parti Hadianti.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Garut, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan proses penetapan UMK 2027 berlangsung transparan, objektif, serta melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan, terutama perwakilan serikat pekerja.
Parti juga menyoroti pentingnya ketentuan mengenai UMK yang harus lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, penetapan UMK Garut tidak boleh hanya berorientasi pada persentase kenaikan tahunan, tetapi harus mempertimbangkan apakah besaran upah tersebut benar-benar mendekatkan pekerja pada pemenuhan kebutuhan hidup layak.
Selain UMK, persoalan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) juga harus menjadi perhatian serius. Ia mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten Garut melakukan kajian mendalam terhadap sektor-sektor usaha yang memiliki karakteristik khusus, tingkat risiko kerja berbeda, membutuhkan keahlian tertentu, atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat.
Sektor industri pengolahan, manufaktur, dan sektor usaha lainnya, menurutnya, perlu dikaji berdasarkan kondisi riil di lapangan. Apabila memenuhi kriteria, sektor tersebut harus diperjuangkan agar memperoleh perlindungan melalui penetapan upah minimum sektoral.
Parti menegaskan bahwa UMSK bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen perlindungan bagi pekerja yang menjalankan pekerjaan dengan karakteristik dan tuntutan khusus.
Ia juga mendorong agar perjuangan pengupahan buruh Garut tidak berhenti pada pemenuhan batas minimum UMSK yang lebih tinggi daripada UMK. Melalui kajian sektoral dan rekomendasi yang kuat, UMSK pada sektor yang memenuhi persyaratan perlu diperjuangkan agar memiliki standar pengupahan yang lebih baik, termasuk mempertimbangkan perbandingannya dengan UMSP Jawa Barat.
Menurutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Garut harus menjalankan fungsi secara maksimal, bukan sekadar menjadi forum formalitas dalam proses penetapan upah. Kajian KHL, verifikasi data, kondisi ekonomi, produktivitas, serta kemampuan sektor usaha harus dibahas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan unsur serikat pekerja juga harus diberikan ruang yang proporsional. Sebab, buruh merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap keputusan pengupahan. Aspirasi mereka tidak boleh hanya didengar sebagai pelengkap proses administrasi.
Parti mengingatkan bahwa persoalan upah bukan semata-mata kepentingan pekerja, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, keberlangsungan keluarga buruh, dan perputaran ekonomi daerah.
Ia menilai, upah yang layak tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi investasi maupun dunia usaha. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan pekerja dapat memperkuat daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut dan Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan UMK 2027 yang lebih tinggi daripada UMP Jawa Barat, mempertimbangkan KHL secara objektif, mengidentifikasi sektor yang memenuhi persyaratan UMSK, serta memastikan proses pembahasan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
Parti juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap kondisi pengupahan di Kabupaten Garut agar pekerja tidak terus-menerus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan daerah lain.
“Jangan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, sementara pekerja yang ikut menggerakkan roda perekonomian justru belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan pengupahan,” tegasnya.
Ia berharap penetapan UMK dan UMSK Garut 2027 tidak hanya menghasilkan angka kenaikan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian kesejahteraan bagi pekerja.
Bagi Parti, perjuangan upah bukanlah bentuk perlawanan terhadap investasi ataupun dunia usaha. Perjuangan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan hubungan industrial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.
Penulis pernyataan: Parti Hadianti, Pemerhati Ketenagakerjaan, Unsur Gerakan Buruh Kabupaten Garut, Ketua EXCO Partai Buruh Kabupaten Garut.
