Ruangrakyatgarut.id 19 November 2026 Pembahasan penetapan upah minimum Kabupaten Garut Tahun 2027 mulai menunjukkan perkembangan. Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Garut menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Garut yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB hingga melewati pukul 12.00 WIB tersebut dihadiri perwakilan DPC KSPSI bersama unsur tripartit, termasuk unsur pemerintah dan pengusaha.
Dalam pembahasan tersebut, muncul proyeksi formulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut Tahun 2027 yang mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.096.369. Selain itu, turut dibahas usulan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Garut, Andri Hidayatulloh, menyebut pembahasan tersebut menjadi perkembangan yang memberikan harapan bagi kalangan pekerja. Menurutnya, pendekatan berdasarkan KHL perlu menjadi perhatian utama dalam menentukan besaran upah minimum.
Ia menilai, kebutuhan hidup pekerja harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kebijakan pengupahan, terutama di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus berkembang.
“Hasil pembahasan di Dewan Pengupahan hari ini memberikan angin segar bagi kaum buruh di Garut. Penggunaan pendekatan KHL di angka Rp3.096.369 serta pembahasan kenaikan UMSK sebesar 5 persen merupakan langkah yang perlu dikawal untuk menjaga daya beli dan kelayakan hidup pekerja pada 2027 mendatang,” ujar Andri seusai rapat.
Dalam dinamika pembahasan tersebut, DPC KSPSI juga mencatat bahwa perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) belum menyampaikan angka pasti sebagai usulan pembanding maupun angka final terkait penetapan upah minimum.
Meski demikian, KSPSI menyatakan bahwa proses dialog antara unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah masih berjalan dalam suasana kondusif. Perbedaan pandangan dalam pembahasan pengupahan dinilai sebagai bagian dari mekanisme dialog tripartit.
Menghadapi tahapan selanjutnya, Andri menegaskan bahwa pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat mengawal hasil pembahasan Dewan Pengupahan secara objektif. Ia secara khusus menaruh harapan kepada Bupati Garut agar rekomendasi UMK dan UMSK 2027 mempertimbangkan substansi aspirasi yang berkembang dalam forum tersebut.
“Kami menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Bapak Bupati. Kami optimistis Bupati Garut akan bersikap objektif dan mengeluarkan rekomendasi resmi UMK serta UMSK Tahun 2027 yang selaras dengan substansi hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Garut,” tegasnya.
DPC KSPSI Kabupaten Garut menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan penetapan upah minimum melalui mekanisme konstitusional hingga keputusan resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
Bagi kalangan pekerja, pembahasan UMK dan UMSK bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, menjaga daya beli keluarga, serta memperoleh penghidupan yang layak.
Dengan demikian, angka KHL Rp3.096.369 dan usulan kenaikan UMSK sebesar 5 persen masih menjadi bagian dari dinamika pembahasan. Publik dan kalangan pekerja kini menunggu bagaimana hasil akhir pembahasan tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi pemerintah daerah hingga keputusan resmi tingkat provinsi.
