Ruangrakyatgarut.id 09 November 2026 — Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 15 persen memunculkan perhatian publik. Di tengah tekanan kapasitas fiskal daerah, Senior Partai Golkar Kabupaten Garut, H. Agus Indra Arisandi, S.HI., meminta kebijakan penghematan anggaran tidak hanya dibebankan kepada ASN, tetapi juga harus menyentuh kalangan legislatif.
Agus menilai, apabila pemotongan TPP sebesar 15 persen dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, semangat pengorbanan tersebut semestinya berlaku secara adil dan proporsional bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, ASN di lingkungan Pemkab Garut meskipun merasa berat, tampaknya berupaya menerima rencana kebijakan tersebut dengan kesadaran terhadap kondisi keuangan daerah. Namun, sikap tersebut seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan tanggung jawab yang sama.
Ia mempertanyakan mengapa kebijakan efisiensi anggaran lebih banyak diarahkan kepada penghasilan ASN, sementara anggota DPRD Kabupaten Garut juga menerima berbagai fasilitas dan hak keuangan yang patut menjadi bagian dari evaluasi belanja daerah.
“Kita tahu bahwa sebagai unsur legislatif, seluruh anggota DPRD juga menerima berbagai fasilitas dan hak-hak keuangan yang jika diakumulasi nilainya jauh lebih besar dibandingkan TPP yang diterima ASN,” jelas H. Agus Indra.
Wakil Ketua Bidang Pengabdian Sosial Partai Golkar Jawa Barat itu berharap seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut memiliki kesadaran untuk ikut membantu meringankan beban anggaran daerah. Ia mendorong agar rasionalisasi sebesar 15 persen juga dipertimbangkan terhadap hak keuangan legislatif, sebagai bentuk solidaritas menghadapi kondisi fiskal.
Bagi Agus, penghematan tidak boleh menjadi kebijakan yang hanya menyasar kelompok tertentu. Jika ASN diminta menerima pengurangan penghasilan demi kepentingan pembangunan, maka anggota legislatif juga perlu memperlihatkan keteladanan melalui langkah nyata, bukan sekadar menyampaikan persetujuan dalam pembahasan anggaran.
“Jangan hanya ASN yang diminta berkorban. Seluruh elemen pemerintahan harus menunjukkan jiwa patriotik dan rela berkorban demi kepentingan masyarakat,” menjadi pesan yang ditekankan Agus.
Ia juga mengingatkan bahwa pemotongan TPP memiliki konsekuensi ekonomi. Berkurangnya pendapatan ASN berpotensi menekan daya beli, mengurangi aktivitas belanja rumah tangga, serta memengaruhi perputaran uang di sektor perdagangan dan usaha kecil di Kabupaten Garut.
Karena itu, Agus meminta pemerintah daerah melakukan penghitungan ulang secara cermat terhadap seluruh kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Rasionalisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mengevaluasi berbagai pos belanja yang masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan politik anggaran 2027 harus mampu menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan mengikat dengan kebutuhan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan dari sisi penghematan angka dalam APBD, tetapi juga harus memperhitungkan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai upaya menyelamatkan fiskal justru menimbulkan tekanan baru terhadap daya beli dan ekonomi lokal.
Pernyataan Agus sekaligus menjadi tantangan bagi DPRD Kabupaten Garut untuk menunjukkan keberpihakan melalui keteladanan dalam kebijakan anggaran. Sebab, fungsi representasi rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan dan pembahasan APBD, tetapi juga melalui kesediaan berbagi beban ketika daerah menghadapi keterbatasan keuangan.
Jika ASN diminta berkorban 15 persen, sudah sepatutnya DPRD ikut menunjukkan solidaritas. Jangan sampai penghematan hanya terasa di meja pegawai, sementara fasilitas dan hak keuangan para pemegang kekuasaan luput dari evaluasi. Keadilan anggaran harus dimulai dari keberanian semua pihak untuk berkorban demi kepentingan rakyat.
About the Author
