Garut,Ruangrakyatgarut.id – Seratus hari pertama masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut seharusnya menjadi momen awal yang menggembirakan, penuh gebrakan dan terobosan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, harapan itu tampaknya belum membuahkan hasil.
Dalam sebuah konsolidasi terbuka yang digelar pada beberapa waktu lalu, puluhan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Garut Menggugat menyuarakan keresahan dan kekecewaan mereka atas lambannya implementasi janji politik yang pernah disampaikan kepada publik.
Di tengah antusiasme dan kecemasan warga, Koordinator Lapangan Koalisi, Dera HR, tampil tegas menyampaikan pernyataan sikap. Ia menyebut bahwa saat ini masyarakat tengah berada dalam kondisi menunggu, namun mulai kehilangan keyakinan karena belum terlihat ada perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan baru.
“Kami sudah menyampaikan 16 poin tuntutan yang lahir dari suara akar rumput, dari penderitaan masyarakat Garut yang selama ini hanya dijadikan objek janji kampanye. Tapi hingga hari ini, tidak satu pun dari tuntutan itu yang mendapat respon serius dari pemerintah daerah maupun DPRD,” kata Dera di hadapan para peserta konsolidasi.
Tuntutan Berangkat dari Realita
Tuntutan yang disuarakan Koalisi tidak dibuat secara serampangan. Poin-poin tersebut merupakan hasil dari berbagai dialog dan pengamatan lapangan yang mencerminkan problem nyata masyarakat.
Sementara hal ini terbukti nyata dari mulai kelangkaan pupuk bagi petani, kondisi pasar tradisional yang terbengkalai tanpa sentuhan perbaikan, birokrasi yang dituding masih sarat dengan nepotisme, tingginya angka kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah, hingga persoalan serius seperti rusaknya infrastruktur jalan dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.
Dera menyoroti dengan tajam beberapa janji kampanye unggulan yang hingga kini belum memiliki arah kebijakan yang jelas, di antaranya adalah pemberian bantuan hidup sebesar Rp2 juta per keluarga miskin, program pemberdayaan UMKM, serta janji membuka 100 ribu lapangan kerja baru.
“Ini bukan hal sepele. Janji adalah kontrak politik kepada rakyat. Kami tidak akan biarkan janji-janji itu sekadar menjadi hiasan baliho kampanye. Masyarakat berhak tahu, sejauh mana realisasi dari semua janji itu,” ucapnya dengan penuh semangat. Sabtu malam, (05/07/2025).
Desakan Transparansi dan Evaluasi Independen
Dalam pernyataannya, Koalisi menuntut agar pemerintah daerah membuka secara terbuka laporan 100 hari kerja yang bersifat akuntabel dan transparan. Dera menekankan bahwa laporan tersebut tidak boleh hanya berupa presentasi internal atau dokumentasi seremonial, tetapi harus bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.
Sebagai bentuk pengawalan serius, Koalisi juga mendesak pembentukan Tim Evaluasi Publik Independen, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintahan dari perspektif rakyat. Tim ini, menurut Dera, harus terdiri dari unsur masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, serta media independen, bukan tim internal pemerintah.
“Kami ingin tim yang benar-benar netral, tidak dikendalikan oleh kekuasaan, agar evaluasi yang dilakukan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menuju Mimbar Bebas Jilid II
Sebagai bentuk lanjutan dari perlawanan sipil yang damai dan konstitusional, Dera juga mengumumkan rencana pelaksanaan Mimbar Bebas Jilid II. Aksi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan dirancang untuk lebih besar, melibatkan petani, buruh, mahasiswa, seniman, tokoh agama, serta masyarakat adat yang selama ini merasa suaranya belum didengar.
“Mimbar Bebas bukan ajang provokasi, tapi ruang ekspresi rakyat. Kami akan terus bergerak, karena kami percaya rakyat Garut punya hak untuk menuntut dan mengawal janji-janji pembangunan,” ujarnya.
Bukan Lawan, Tapi Mitra Kritis
Dera juga menegaskan bahwa Koalisi bukanlah musuh pemerintah. Mereka berdiri bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan dan mengawal agar pemerintahan tetap berada di rel yang benar, yaitu bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite kekuasaan.
“Jika suara rakyat terus diabaikan, jika kritik dibalas dengan arogansi, maka itu sama saja membuka jalan menuju krisis kepercayaan sosial. Kami akan terus berada di garis depan, menyuarakan kebenaran dengan cara damai, terbuka, dan konstitusional,” pungkasnya.
Koalisi Masyarakat Garut Menggugat menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan sipil yang terus mengawal pemerintahan daerah dengan cara-cara demokratis.
Mereka percaya bahwa hanya dengan partisipasi aktif rakyat, Garut bisa benar-benar berubah menuju arah yang lebih baik.
Narahubung Media: Nama: Dera HR Jabatan: Koordinator Lapangan Mimbar Bebas Garut Kontak: 081394989188. (*)
